Tugas Pokok dan Fungsi

  • 07 Oktober 2020
Tugas Pokok dan Fungsi

BAB IV -PERBUP NOMOR       TAHUN 2016

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas   menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

  • melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

                                                                                Bagian Kedua

SEKRETARIS DPRD

Tugas dan Fungsi

                                                                                        Pasal 6

Sekretaris DPRD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, menetapkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksaaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD  adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ke Tiga

Bagian Administrasi Kesekretariatan

Pasal  8

Bagian administrasi  kesekretariatan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas  membantu sekretaris DPRD dalam pemberian dukungan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD.

Fungsi

                                                                                    Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 8, kepala bagian administrasi  kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan ketata usahaan sekretariat DPRD ;
  2. Pengelolaan kepegawaian sekretariat DPRD;
  3. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
  4. Penyelenggaraan dan pemeliharaan perlengkapan;
  5. Penyusunan perencanaan program dan rencana kerja anggaran (RKA) bagian dan sekretariat DPRD;
  6. Pengevaluasian bahan penyusunan Anggaran;
  7. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD;
  8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD serta sekretariat DPRD;
  9. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran;
  10. Penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan ruma tangga;
  11. Penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan  dan pengelolaan barang milik daerah (BMD) sekretariat DPRD;
  12. Penyelenggaraan verifikasi pertanggung-jawaban keuangan;
  13. Penyelenggaraan Evaluasi pengadaan barang dan jasa;
  14. Penyelenggaraan Evaluasi laporan keuangan;
  15. Penyelenggaraan Pelaporan kinerja;
  16. Penyelenggaraan evaluasi pertanggung-jawaban laporan keuangan;
  17. Penyelenggaraan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
  18. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Sekretariat DPRD;
  19. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Sekretariat DPRD;
  20. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  21. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati;
  22. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga,   kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
  23. Penghimpunan data dan informasi Sekretariat DPRD;
  24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

                                            Pasal 10

Kepala Bagian  administrasi  kesekretariatan  sebagaimana dimaksud  pasal 8 berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab  kepada Sekretaris DPRD.

                                            Pasal 11

  1. Bagian administrasi  kesekretariatan sebagaimana dimaksud  pasal 8 terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokoler;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

 

  1. Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bagian.

 

Bagian Ke Empat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas  membantu kepala bagian administrasi kesekretariatan dalam  memberikan pelayanan ketatausahaan, kehumasan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

 

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a.   Menyiapkan  bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketatausahaan;

b.  Menyiapkan  bahan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)  dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub bagian Tata usaha;

c.  Melasanakan   surat – menyurat  dan   naskah dinas   sekretariat  dan pimpinan DPRD, kearsipan,  kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;

d.  Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;

e.  Menyusun  rencana  kerja  operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

f.   Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

g.   Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;

h.   Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks sekretariat DPRD; 

  i.   Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks sekretariat DPRD;

  j.   Memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan;

  k.   Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

  l.   Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;

 m.  Merencanakan bahan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;

 n.  Menyediakan,  mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan secretariat DPRD;

  o.   Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;

  p. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

  q.  Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;

  r.   Menyiapakan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;

s.   Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;

t.    Menyampaikan    saran    dan    pertimbangan    kepada    atasan   baik   secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

  1.   .  Melaksanakan     tugas         kedinasan          lainnya    yang    diberikan    oleh  Kepala Bagian  sesuai  dengan  wewenang  bidang tugasnya.

 

Bagian Ke Lima

Sub Bagian Perencanaan dan Program

Pasal  14

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas membantu kepala bagian administrasi kesekretariatan dalam  penyusunan  rencana  program  kegiatan  dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), pelaporan  pelaksanaan program kegiatan dan keuangan serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah (BMD) sekretariat DPRD. 

Pasal 15

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan tugas :

  1. Menyiapkan  bahan  perumusan kebijakan teknis di bidang  Perencanaan dan Program;

b. Menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sub Bagian Perencanaan  dan Program;

c.   Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD;

d.  Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;

e.  Merencanakan,    melaksanakan,  mengendalikan,   mengevaluasi  dan melaporkan kegiatan sub Bagian Perencanaan dan Program;

f.  Melaksanakan  koordinasi  dengan  masing-masing unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD  dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan serta anggaran Sekretariat DPRD;

g.  Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan system dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;

j.  Melaksanakan  analisis  dan  pengembangan  kinerja  Sub   bagian  Perencanaan dan Program;

k. Menyiapkan   bahan  dan  meneliti  kelengkapan  surat  Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

l.    Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD ;

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi Sekretariat DPRD;

n   Menyiapkan bahan dan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

o.  Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung-jawaban keuangan ;

p.  Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program;

q.  Menyiapkan    bahan    dan  menyusun  laporan  realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD;

r.  Menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis realisasi anggaran  belanja Sekretariat DPRD;

s.   Menyiapkan  bahan  pembinaan,  pemantauan,  pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan dan Perencanaan Program;

t.   Mengelola Barang Milik Daerah dalam penguasaan Sekretariat DPRD;

u.  Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;

v.   Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;                   

w.  Menyiapkan  bahan  penyusunan  Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah (LKj.IP) Sekretariat DPRD dan Kabupaten,  menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

x.  Menyampaikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

y.   Melaksanakan     tugas        kedinasan          lainnya    yang    diberikan    oleh  Kepala bagian sesuai  dengan  wewenang  bidang tugas

 

Bagian Ke Enam

Bagian Kajian dan Legislasi

Tugas

  Pasal 16

Bagian Kajian dan Legislasi dipimpin oleh seorang kepala Bagian mempunyai tugas  membantu Sekretaris DPRD dalam pemberian  dukungan tugas dan fungsi DPRD di Bidang Hukum dan Persidangan.

Fungsi

  Pasal  17

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16, Kepala Bagian Kajian dan Legislasi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan  rencana program dan Rencana Kerja anggaran (RKA) bidang;
  2. Pemyelenggaraan kajian per Undang-Undangan;
  3. Penyelenggaraan   fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
  4. Penyelenggaraan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan per Undang-Undangan;
  5. Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyiapan draft Peraturan Daerah  inisiatif;
  6. Penyelenggaraan verifikasi, koordinasi, dan  evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
  7. Penyelenggaraan Persidangan;
  8. Penyelenggaraan penyusunan risalah;
  9. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
  10. Penyelenggaraan publikasi;
  11. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bagian;
  12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bagian;
  13. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  Sekretaris DPRD sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

 

                                                        Pasal 18

Kepala bagian Kajian dan Legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris DPRD;

                                                   Pasal 19

  1. Bagian Kajian dan Legislasi sebagaimana dimaksud  pasal 16 terdiri dari :
  1. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  2. Sub Bagian Persdiangan dan Risalah;
  1. Masing-masing  Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala  Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala bagian.

                                                                                    Bagian ke Tujuh

Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan

Pasal 20

Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai   tugas  membantu Kepala bagian Kajian dan Legislasi dalam menyiapkan   bahan  pembinaan,  pembimbingan  dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan di bidang Kajian Hukum dan Perundangan.

 

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 , Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan melaksanakan tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program sub bagian;
  2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
  3. Melaksanakan kajian Perundang-Undangan;
  4. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
  5. Menyusun bahan analisis produk penyusunan per Undang-Undangan;
  6. Membuat konsep bahan penyiapan draft peraturan daerah inisiatif;
  7. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
  8. Menyusun bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM);
  9.   Melaksanakan  analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
  10. sub bagian;

k.   Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program sub bagian;

l.   Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala bagian sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

    Bagian Ke Delapan

                                                                        Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Pasal 22

Sub Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang kepala sub bagian  mempunyai tugas membantu kepala bagian Kajian dan Legislasi dalam menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis,  serta pemantauan dan evaluasi di bidang Persidangan dan Risalah.

Pasal  23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 , Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah melaksanakan tugas sebagai berikut :

a.  Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja  Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Sub Bagian;

  1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan  melaporkan kegiatan Sub Bagian;
  2. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
  3. Menyusun risalah, notulen dan catatan-catatan Rapat;
  4. Menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD;
  5. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
  6. Merencanakan kegiatan DPRD;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
  8. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
  9. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
  10. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
  11. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;

m.    Menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran Sub Bagian;

n.   Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Sub Bagian;

o.   Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

p. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh   kepala bagian sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

 

Bagian Ke Sembilan

Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran

   Pasal 24

Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang kepala Bagian  mempunyai tugas  membantu Sekretaris DPRD dalam pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan pengawasan.

 

                                               Pasal  25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 , Kepala Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis  di bidang Persidangan dan penganggaran serta penyelenggaraan pengawasan;
  2. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian;
  3. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  4. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi Pembahasan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);
  5. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi Pembahasan Peraturan daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  6. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
  7. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  8. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi rapat-rapat internal DPRD;
  9. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kode etik DPRD;
  10. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi dukungan Pengawasan pengunaan anggaran;
  11. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  12. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi pokok-pokok pikiran DPRD;
  13. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, koordinasi dan evaluasi Kerjasama;
  14. Menyiapkan  bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran bagian;
  15. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program bagian;

i.   Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja bagian;

  1.   Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya   yang  diberikan oleh  Sekretaris DPRD sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Pasal  26

  1. Bagian Dukungan Bidang Pengawasan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud  pasal 24 terdiri dari:
  1. Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran;
  2. Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  1. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala bagian.

 

Bagian Ke Sepuluh

Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran

Tugas

Pasal  27

Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bagian  mempunyai tugas  membantu  Kepala   Bagian   Dukungan  Bidang Pengawasan dan Penganggaran dalam menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Persidangan dan Penganggaran

 

Pasal  28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Kepala Sub Bagian Persidangan dan Penganggaran melaksanakan tugas sebagai berikut :

a.  Menyiapkan  bahan dan menyusun rencana program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Sub Bagian;

b. Merencanakan,  melaksanakan,  mengendalikan,  mengevaluasi dan  melaporkan kegiatan Sub Bagian;

  1. Merencanakan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  2. Menyusun Bahan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);
  3. Merencanakan pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggung-jawaban pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  4. Memfasilitasi reses DPRD;
  5. Menganalisis data dan bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat;
  6. Menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;

i.    Menyiapkan  bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran Sub Bagian;

j.   Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program Sub Bagian;

k.  Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

  • Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala bagian sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

 

                                                                         Bagian ke Sebelas

Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan

Pasal 29

Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian  mempunyai tugas  membantu  Kepala   Bagian   Dukungan  Bidang

Pengawasan dan Penganggaran dalam menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan melaksanakan tugas sebagai berikut :

  1. Menyiapakan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Pengawasan;
  2.   Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program sub bagian;
  3. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
  4.   Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  5.   Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
  6. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  7. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  8. Merencanakan kegiatan hearing dan dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  9. Melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD;

j.   Melaksanakan  analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;

k.   Menyiapkan  bahan dan menyusun laporan realisasi anggaran sub bagian;

l.   Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program sub bagian;

m. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  kepala bagian sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

  Bagian Ke Delapan Belas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

  1. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
  2. Setiap kelompok sebagaimana dimasud dalam pasal 32 angka (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris DPRD;
  3. Jumlah jabatan Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan pereturan perundang – undangan yang berlaku;
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional seerta pembinaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

  • 07 Oktober 2020