Kedudukan, Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban

  • 07 Oktober 2020
Kedudukan, Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban

FUNGSI DPRD

  1. FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;

FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIWUJUDKAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH BERSAMA BUPATI.

DILAKSANAKAN DENGAN CARA:

  1. MENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA BERSAMA BUPATI;
  2. MEMBAHAS RANCANGAN PERDA BERSAMA BUPATI DAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PERDA; DAN
  3. MENGAJUKAN USUL RANCANGAN PERDA.

 

  1. FUNGSI ANGGARAN

FUNGSI ANGGARAN DPRD DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PEMBAHASAN UNTUK PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG APBD YANG DIAJUKAN OLEH BUPATI.

DILAKSANAKAN DENGAN CARA:

  1. MEMBAHAS KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA YANG DISUSUN OLEH BUPATI BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
  2. MEMBAHAS RANCANGAN PERDA TENTANG APBD;
  3. MEMBAHAS RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD; DAN
  4. MEMBAHAS RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.

 

  1. FUNGSI PENGAWASAN

FUNGSI PENGAWASAN DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENGAWASAN TERHADAP:

  1. PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN BUPATI;
  1. PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN
  2. PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

 

 

TUGAS DAN WEWENANG DPRD

 

DPRD MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG:

A.       MEMBENTUK PERDA BERSAMA BUPATI;

B.       MEMBAHAS DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD YANG DIAJUKAN OLEH BUPATI;

C.       MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN APBD;

D.      MEMILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN UNTUK MENERUSKAN SISA MASA JABATAN LEBIH DARI 18 (DELAPAN BELAS) BULAN;

E.       MENGUSULKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPADA MENTERI MELALUI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENDAPATKAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN;

F.       MEMBERIKAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA PERJANJIAN INTERNASIONAL DI DAERAH;

G.      MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH;

H.      MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

I.       MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RENCANA KERJASAMA DENGAN DAERAH LAIN ATAU DENGAN PIHAK KETIGA YANG MEMBEBANI MASYARAKAT DAN DAERAH; DAN

J.       MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG LAIN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

 

 

HAK DPRD

 

A.    INTERPELASI

PALING SEDIKIT 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA DPRD DAN LEBIH DARI 1 (SATU) FRAKSI DAPAT MENGUSULKAN HAK INTERPELASI UNTUK MEMINTA KETERANGAN KEPADA BUPATI MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAERAH DAN NEGARA.

 

B.    ANGKET

PALING SEDIKIT 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA DPRD DAN LEBIH DARI 1 (SATU) FRAKSI DAPAT MENGUSULKAN ANGKET UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAERAH DAN NEGARA YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

 

  1. MENYATAKAN PENDAPAT

PALING SEDIKIT 8 (DELAPAN) ORANG ANGGOTA DPRD DAN LEBIH DARI 1 (SATU) FRAKSI DAPAT MENGAJUKAN USUL PERNYATAAN PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN BUPATI ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA YANG TERJADI DI DAERAH;

 

 

HAK ANGGOTA DPRD

 

  1. MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SETIAP ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MELALUI PIMPINAN DPRD DALAM BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH DISERTAI PENJELASAN SECARA TERTULIS DAN DIBERIKAN NOMOR POKOK OLEH SEKRETARIAT DPRD.

  1. MENGAJUKAN PERTANYAAN

SETIAP ANGGOTA DPRD DAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA BUPATI, BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD.

  1. MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT

SETIAP ANGGOTA DPRD DALAM RAPAT-RAPAT DPRD BERHAK MENGAJUKAN USUL DAN PENDAPAT SECARA LELUASA KEPADA PEMERINTAH DAERAH MAUPUN KEPADA PIMPINAN DPRD.

  1. MEMILIH DAN DIPILIH

SETIAP ANGGOTA DPRD BERHAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH MENJADI ANGGOTA ATAU PIMPINAN DARI ALAT KELENGKAPAN DPRD SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  1. MEMBELA DIRI

SETIAP ANGGOTA DPRD BERHAK MEMBELA DIRI TERHADAP DUGAAN MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, KODE ETIK DAN PERATURAN TATA TERTIB.

  1. IMUNITAS

ANGGOTA DPRD TIDAK DAPAT DITUNTUT DIHADAPAN PENGADILAN KARENA PERNYATAAN, PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS DALAM RAPAT-RAPAT DPRD, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK.

  1. MENGIKUTI ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS

ANGGOTA DPRD BERHAK MENGIKUTI ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS MAKSIMAL DELAPAN (8) KALI SETAHUN YANG DILAKSANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

  1. PROTOKOLER

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI HAK PROTOKOLER DAN DIATUR TERSENDIRI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

  1. KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF.DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BERHAK MEMPEROLEH TUNJANGAN YANG BESARANNYA DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

 

 

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

A.   MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA;

B.    MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN MENAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

C.   MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KERUKUNAN NASIONAL DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

D.   MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI, KELOMPOK, DAN GOLONGAN;

E.    MEMPERJUANGKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;

F.    MENAATI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

G.   MENAATI TATA TERTIB DAN KODE ETIK;

H.   MENJAGA ETIKA DAN NORMA DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA LAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI;

I.    MENYERAP DAN MENGHIMPUN ASPIRASI KONSTITUEN MELALUI KUNJUNGAN KERJA SECARA BERKALA;

J.    MENAMPUNG DAN MENINDAK LANJUTI ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT; DAN

K.   MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA MORAL DAN POLITIS KEPADA KONSTITUEN DI DAERAH PEMILIHANNYA.

 

 

  • 07 Oktober 2020