DPRD TALAUD TIDAK TUTUP MATA SOAL POLEMIK PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

  • Kamis, 16 Juni 2022 - 11:44:22 WIB
  • Administrator
DPRD TALAUD TIDAK TUTUP MATA SOAL POLEMIK PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DPRD.TALAUDKAB.GO.ID. Saat audensi pada hari Jumat, 9 Juni 2022 di Gedung Sidang bersama delegasi para perangkat desa yang diduga diberhentikan tak sesuai regulasi dan amanat undang undang yang berlaku. DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sempat disebut takut kepada Bupati oleh Koordinator Umum sekaligus Ketua Tim Kuasa Hukum perangkat desa yang dinonaktifkan, karena sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sejauh ini dianggap belum dapat mengawal terwujudnya rasa keadilan kepada masyarakat terkait polemik yang terjadi. Menanggapi pernyataan  tersebut, Ketua DPRD  Jakop Mangole SE yang turut menerima aspirasi bersama personil Komisi I, menegaskan bahwa DPRD bekerja sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dan diberikan oleh Undang-undang. Sebelum audiensi ini telah dilakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat bersama Asisten I dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD), bahkan Rapat Dengar Pendapat Umum(Hearing) terkait pemberhentian perangkat desa dan kebijakan  seleksi massal perangkat Desa Tahun 2021. Sejauh ini DPRD telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai kewenangan yang diatur. Salahsatu keputusan Pemerintah yang diapresiasi oleh DPRD adalah pemberhentian sementera Kepala Desa Bowombaru yang terbukti memberhentikan perangkat desa yang masih memenuhi syarat serta mengangkat/melantik perangkat desa yang tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Dan yang hadir dalam audiensi ini antara lain para perangkat Desa Bowombaru yang dilantik oleh Kepala Desa yang saat ini sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara karena mengangkat mereka menjadi perangkat desa. Namun sebagai representasi rakyat, DPRD tetap menerima semua aspirasi yang disampaikan. Namun Jika sekiranya terdapat perangkat Desa yang diberhentikan tidak sesuai mekanisme atau ketentuan yang berlaku, DPRD tidak akan tutup mata, kami akan proses melalui alat kelengkapan DPRD yang terkait yakni Komisi  I.  ditambahkan pula oleh Ketua DPRD Jakop Mangole, SE bahwa Dalam pengambilan keputusan di rana Pimpinan DPRD juga tak bisa dilakukan personal/perorangan tetapi kolektif kolegial.

Oleh karena para perangkat desa yang diberhentikan ini telah bekerjasama dengan Kuasa Hukum/Lawyer, dan jika keputusan pemberhentian saudara-saudara perangkat desa saudara anggap bertentangan dengan aturan maka salah satu alternatif terbaik guna mendapat jalan keluar sesuai harapan bersama adalah membawa permasalahan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). saya sampaikan di sini bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Keputusan Kepala Desa, dan perlu seluruh masyarakat ketahui bahwa kewenangan mencabut Keputusan Kepala Desa itu adalah Kewenangan Bupati dan Lembaga Peradilan…demikian tanggapan saya  dan terimakasih, ujar Ketua DPRD Jakop Mangole, SE .

 

(Tim Media Sekretariat DPRD Kabupaten Kepl.Talaud)

 

  • Kamis, 16 Juni 2022 - 11:44:22 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya