Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota

  • Kamis, 08 Oktober 2020 - 02:53:04 WIB
  • Administrator
Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota

Oleh  Reynaldo Stefa Iglesias, SH

PUSKAPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER


Pertanyaan

Mohon penjelasan apakah ada dasar hukum yang tepat tentang peran DPRD Kabupaten dalam pengawasan pelaksanaan tugas instansi vertikal di daerah seperti: Bandara, Kejaksaan, Pengadilan, Pelabuhan Laut, dan lain-lain?

Ulasan Lengkap

DPRD Merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten/Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“Perppu 2/2014”) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 9/2015”) dikatakan bahwa pemerintahan daerah (“pemda”) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU 23/2014 disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.[1]

Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

 
Fungsi Pengawasan oleh DPRD
Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU 23/2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:

pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (“APBD”). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU 23/2014.

Sedikit informasi bahwa instansi vertikal yang ada di daerah (kabupaten/kota) merupakan instansi yang menerima limpahan wewenang urusan pemerintahan absolut dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.[2]

Urusan pemerintahan absolut tersebut meliputi:[3]politik luar negeri; pertahanan;keamanan;yustisi;moneter dan fiskal nasional; dan agama

Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.[4]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

 
[1] Pasal 148 UU 23/2014
[2] Pasal 10 ayat (2) UU 23/2014
[3] Pasal 10 ayat (1) UU 23/2014
[4] Pasal 1 angka 10 UU 23/2014

 

Intisari Jawaban

Tidak ada peraturan atau dasar hukum yang menjadi dasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kabupaten untuk melakukan pengawasan pada instansi vertikal di Kabupaten. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten hanya untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

  • Kamis, 08 Oktober 2020 - 02:53:04 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya