KOMISI I DPRD MELAKSANAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

  • Rabu, 16 September 2020 - 10:00:17 WIB
  • Administrator
KOMISI I DPRD MELAKSANAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

KOMISI I DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD MELAKSANAKAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM ATAS PERSELISIHAN KEPEMILIKAN LAHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DESA KORDAKEL KECAMATAN KABARUAN

MELONGUANE, Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Politik pada hari Senin 14 September 2020 bertempat di Ruang Komisi I Gedung Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan Rapat dengar pendapat umum terkait perselisihan antara Bpk. Hendrikus Sumapode dengan Pemerintah Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan perihal kepemilikan lahan yang sekarang ini diduduki dan sedang dikelola oleh Bpk.Hendrikus Sumapode, sementara Lahan tersebut diklaim oleh Kepala Desa dan BPD Desa Kordakel adalah kawasan yang dilindungi dan tidak dikelola sudah sejak dahulu kala berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Desa, Adat serta seluruh masyarakat Desa Kordakel karena di Kawasan tersebut terdapat 2 (dua) sumber mata air yang menjadi tumpuan kebutuhan suplai air bersih untuk Desa Kordakel dan sekitarnya.

Rapat dengar pendapat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Bpk. Richard Mahole, SH,MH (Fraksi Golkar) dan didampingi oleh Personil Komisi I yang hadir yaitu Indra Billy Rampisela,SH & Rudini Ambuliling (Fraksi Gerakan Persatuan), Haroni Mamentiwalo (Fraksi Demokrat), Wemprit Walesasi, SPd (Fraksi Nasdem), Lily Sahoa (Fraksi Berkarya) serta dihadiri oleh para pihak terkait yaitu UPTD Dinas Kehutanan Provinsi SULUT, Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud.

Setelah mendengar pendapat serta pandangan yang saling bertentangan antara pihak Hendrik Sumapode dan Pemerintah Desa bersama BPD Desa Kordakel dan tidak mencapai titik temu dalam rapat ini, juga setelah mendengar pertimbangan dari aspek yuridis dari perwakilan para pihak terkait masing-masing yaitu UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala UPTD bersama 2 orang staf, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud diwakili oleh Kepala Dinas bersama Kepala Bidang Tata Ruang dan staf, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Talaud diwakili oleh Kepala Dinas bersama staf, maka Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud memutuskan untuk meninjau secara langsung dalam waktu yang relatif singkat lokasi lahan yang menjadi objek perselisihan sebelum mengeluarkan rekomendasi Lembaga DPRD yang merupakan representasi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, demikian disampaikan oleh Richard Mahole, SH,MH Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud selaku Pimpinan Rapat sambil mengetuk palu pertanda agenda rapat dengar pendapat umum selesai.

  • Rabu, 16 September 2020 - 10:00:17 WIB
  • Administrator

Berita Terkait Lainnya